Apa itu perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan

Selamat siang pembaca legal prosedur sekalian..

Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan tutor kuliah online di UT (Universitas Terbuka), dalam diskusi tersebut beliau (Tutor) melemparkan wacana diskusi "makna dari istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011".

Dari beberapa bahan bacaan, buku dan modul-modul online maka saya menyampaikan pendapat (opini), bahwa:

Perundang-undangan adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repoblik Indonesia, baik yang dibentuk secara modifikasi maupun kodifikasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 adalah, “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Artinya, di negara kita diakui banyak Peraturan perundang-undagan yang berlaku, Mulai dari Hirarki tertinggi (UUD 1945) hingga terendah (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), tertera di Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

Sebagai salah satu contoh bentuk Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang pengertiannya dapat kita lihat pada Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Selain Undang-undang, masih ada peraturan perundang-undangan lain yang dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini, diantaranya; Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Demikianlah pendapat dan pemahaman saya tentang topik diskusi kita kali ini pak/ bu. Selanjutnya saya ada sedikit pertanyaan, yakni:

  • Bagaimana dengan staatus aturan yang dikeluarkan oleh seorang Camat/ Lurah /Kepala desa?
  • Apakah aturan yang mereka keluarkan termasuk sebagai salah satu peraturan perundang-undangan?,
  • Apakah Camat, Lurah, dan Kades tidak termasuk pejabat berwewenang?

Tapi pertanyaan ini tidak dijawab.. saya mulai heran, kita ini kuliah apa mau menyampaika pendapat sendiri-sendiri. Seharusya pertanyaan setiap peserta kuliah haruslah dijawab dan dijelakan oleh dosen/ tutor bukan? Disinilah kelamahan kuliah di UT (menurut saya).

Selanjutnya ada lagi permohonan, berikanlah contoh dari perundang-undangan!

Karena "perundang-undangan itu membentuk dan keseluruhan daripada undang-undag negara (wetgeving)," pernyataan ini bisa kita baca di buku Ilmu Perundang-undangan yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, dkk halaman 1.4 . Maka menurut saya contoh dari perundang-undangan diantaranya:

  1. Perundang-Undangan Negara Repoblik Indonesia
  2. Perundang-undangan Negara USA
  3. Dll,
Sebenarnya Perundang-undangan juga bisa di dari kutipan buku berikut pada gambar dibawah ini:
Artinya perundang-undangan bisa diartikan adalah "segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang" bagaimana? pengertian ini sangat luas bukan, sebab hal yang berkaitan dengan undang-undang tentu sangatlah banyak.

Ok, demikian tulisan kita hari ini moga menambah khasanah dan dapat memberi sedikit penjelasan berdasarkan opini dan kutipan yang autor sampaikan, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat. 


Cara Mengurus Surat Pindah Nikah (KUA Antar Kecamatan - Provinsi)

Ada beberapa berkas yang perlu dipersiapkan jelang pernikahan, yang paling penting diantaranya adalah KTP, KK dan Pas Foto. Ketiga berkas tersebut akan diminta pihak KUA untuk urusan surat permohonan, keterangan, surat pengantar nikah, pindah nikah dan lain sebagainya.

Syarat untuk mengambil surat rekomendasi pindah nikah:

  • Surat pengantar dari rt/rw
  • Surt pengantar dari kelurahan
  • Fotokopi KTP (kita dan pasangan)
  • Fotokopi KTP orang tua
  • Fotokopi KK
  • Pas foto 2x3 dan 3x4 masing-masing 2 lembar
  • Membayar biaya administrasi (kabarnya sekearang dah gratis)


Adapun prosedur untuk membuat surat rekomendasi pindah nikah tersebut adalah sebagai berikut:
Tingkat RT/RW:
Urus surat pengantar ke kelurahan dari RT/RW, dengan menyerahkan Fotokopi KTP dan KK serta mengisi buku tamu.

Tingkat kelurahan

  • Dengan membawa/ menyerahkan surat pengatar RT/RW kita akan mendapatkan formulir:


  1. N1 (surat keterangan untuk nikah)
  2. N2 (surat keterangan asal-usul)
  3. N4 (keterangan tentang orang tua)
  4. Isi semua formulir tersebut


  • Serahkan Fotokopi KTP, KK dan Pasfoto 2x3 + 3x4 warna masing-masing 2 lembar. 
  • Kita akan mendapatkan surat pengantar ke KUA.


Tingkat KUA (kecamatan)

  • Minta pembuatan surat rekomendasi pindah nikah dengan menyerahkan semua berkas yang diserahkan pihak Kelurahan (surat pengantar dan Formulir N1, N2, dan N4)
  • Serahkan Fotokopi KTP (kedua mempelai), KK dan Pasfoto 2x3 dan 3x4 masing-masing 2 lembar. 
  • Bayar biaya administrasi, kalau dulu ane bayarnya sekitar 50 ribuan, entah sekarang mungkin udah gratis kali ya. 
  • Selesai.

Prosedur diatas berlaku bagi kita yang ingin mengurus surat pindah atau numpang nikah beda kecamatan, kabupaten bahkan hingga provinsi. Seingat saya, tidak ada urusan lagi sampai ke capil urusan selesai pada tingkat KUA saja.

Setelah kita mendapatkan surat rekomendasi pindah nikah, selanjutnya tinggal menyerahkan surat tersebut ke KUA tujuan (tempat numpang nikah). Di KUA tujuan akan diminta juga syarat tambahan berupa pas foto, fotokopi KTP, KK, Ijazah, dan akte kelahiran kedua calon mempelai. Itulah car mengurus surat rekomendasi pindah nikah yang harus dilakukan dari tingkat RT hingga ke KUA tujuan. Semoga bermanfaat, lebih kuran kita bahas pada form komentar.



Mengurus Buku Akta Nikah Yang Hilang | Pembuatan Kembali

Banyak alasan hilangnya surat nikah, misalnya rumah kebanjiran, kebakaran dan lain-lain. Prosedur untuk membuat kembali ternyat lumayan sulit, karena ada beberapa syarat harus dilengkapi pemohon. Walaupun hampir sama dengan mengurus KTP dan SIM hilang tapi bisa dikatakan membuat surat nikah lebih cepat, bahkan bila syarat dan kelengkapan terpenuhi maka 1 hari urusan selesai.

Syarat membuat kembali surat/ buku/ akta nikah hilang:

  • Surat kehilangan Ambil/ Urus di Kepolisian (Polsek setempat)
  • Tanggal Pemberkatan Perkawinan
  • Tanggal Pencatatan Perkawinan
  • Fotokopi KK dan KTP Suami Istri dan menunjukkan Aslinya
  • Fotokopi Akta Perkawinan (bila masih ada)


Adapun cara prosedur yang harus dilalui:

  • Melaporkan kehilangan ke kantor Polsek terdekat
  • Membawa surat kehilangan ke KUA beserta persyaratan kelengkapan di atas.
  • Jika di kua masih ada Asli akta nikah bersangkutan maka urusan akan cepat, karena akan diterbitkan duplikat
  • Jika tidak ditemukan Akta / Buku nikah Asli di KUA maka urusan akan selesai maksimal seminggu. 


Intinya urusan pembuatan kembali akta nikah yang hilang tidaklah sulit, tapi alangkah lebih baik diperiksa terlebih dahulu apakah buku nikah tersebut benar-benar hilang atau lupa meletakkan di suatu tempat. Banyak sekali urusan yang meminta buku nikah sebagai syarat, misalnya meminjam uang di Bank, pengurusan tunjangan kepegawaian (suami-istri), pembuatan akte kelahiran anak dan lain-lain. Pada saat mengurus hal-hal seperti itu kadang kita lupa mengambil kembali buku nikah atau bisa jadi tertinggal di fotokopi.

Pada kasus kehilangan akta nikah, membuat kembali, kita hanya akan diberi duplikat dari buku nikah tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 35 Permenag 11/2007. Jadi jagan heran kalau di buku nikah tertilis duplikat. Pada saat ada pernikahan, buku nikah asli diterbitkan 2 rangkap, 1 dipegang oleh Pegawai Pencatat pernikahan dan satu lagi disimpan di panitera pengadilan di Kantor Pencatatan Perkawinan, sedangkan yang kita pegang sebenarnya adalah buku kutipan akta perkawinan, hal ini bisa anda baca di PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.

Demikianlah cara mengurus kehilangan buku nikah di KUA, semoga bermanfaat lebih kurangnya kita diskusikan melalui form komentar.