Apa korelasi antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara?

Adakah korelasi antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara? apa yang menjadi pembeda antara kedua ranah hukum tersebut?

Ada, Hukum Administrasi Negagra merupakan bagian atau perpanjangan dari Hukum Tata Negara.

administrasi negara dengan hukum tata negara
Yang menjadi pembeda dari kedua hukum tersebut adalah:
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara.

Hukum Tata negara adalah: adalah hukum yang mengatur organisasi negara,hubungan alat perlengkapan negara,susunan dan wewenangnya serta hak dan kewajiban warga negara.

Dari kedua defenisi tersebut terlihat bahwa Hukum Administrasi Negara lebih mengatur hubungan alat atministrasi negara dengan masyarakat dalam hal wewenang dan pelaksanaan tugas, sedangkan Hukum Tata Negara megatur hubungan antara lembaga-lembaga negara beserta alat dan pelengkapannya.


Manakah yang menjadi pilar dalam melaksanakan wewenang lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya, apakah hukum administrasi Negara atau hukum tata Negara? atau keduanya?

Menurut saya, yang menjadi pila dalam melaksanakan wewenang lembaga negar dalam melaksanakan fungsinya adalah Hukum Administrasi Negara, hal ini sesuai dengan defenisi yang banyak tertera pada modul dan inisiasi Tuton 1 ini, dimana hamper semua para ahli menyebutkan bahwa HAN merupakan aturan yang megatur alat administrasi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenan yang diberikan.

Namun demikian, dalam penyelenggaraan negara, lembaha negara beserta alat administrasi negara harus tetap melaksanakan wewenang tersebut sesuai dengan HAN dan HTN.


Apa itu perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan

Selamat siang pembaca legal prosedur sekalian..

Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan tutor kuliah online di UT (Universitas Terbuka), dalam diskusi tersebut beliau (Tutor) melemparkan wacana diskusi "makna dari istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011".

Dari beberapa bahan bacaan, buku dan modul-modul online maka saya menyampaikan pendapat (opini), bahwa:

Perundang-undangan adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repoblik Indonesia, baik yang dibentuk secara modifikasi maupun kodifikasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 adalah, “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Artinya, di negara kita diakui banyak Peraturan perundang-undagan yang berlaku, Mulai dari Hirarki tertinggi (UUD 1945) hingga terendah (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), tertera di Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

Sebagai salah satu contoh bentuk Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang pengertiannya dapat kita lihat pada Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Selain Undang-undang, masih ada peraturan perundang-undangan lain yang dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini, diantaranya; Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Demikianlah pendapat dan pemahaman saya tentang topik diskusi kita kali ini pak/ bu. Selanjutnya saya ada sedikit pertanyaan, yakni:

  • Bagaimana dengan staatus aturan yang dikeluarkan oleh seorang Camat/ Lurah /Kepala desa?
  • Apakah aturan yang mereka keluarkan termasuk sebagai salah satu peraturan perundang-undangan?,
  • Apakah Camat, Lurah, dan Kades tidak termasuk pejabat berwewenang?

Tapi pertanyaan ini tidak dijawab.. saya mulai heran, kita ini kuliah apa mau menyampaika pendapat sendiri-sendiri. Seharusya pertanyaan setiap peserta kuliah haruslah dijawab dan dijelakan oleh dosen/ tutor bukan? Disinilah kelamahan kuliah di UT (menurut saya).

Selanjutnya ada lagi permohonan, berikanlah contoh dari perundang-undangan!

Karena "perundang-undangan itu membentuk dan keseluruhan daripada undang-undag negara (wetgeving)," pernyataan ini bisa kita baca di buku Ilmu Perundang-undangan yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, dkk halaman 1.4 . Maka menurut saya contoh dari perundang-undangan diantaranya:

  1. Perundang-Undangan Negara Repoblik Indonesia
  2. Perundang-undangan Negara USA
  3. Dll,
Sebenarnya Perundang-undangan juga bisa di dari kutipan buku berikut pada gambar dibawah ini:
Artinya perundang-undangan bisa diartikan adalah "segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang" bagaimana? pengertian ini sangat luas bukan, sebab hal yang berkaitan dengan undang-undang tentu sangatlah banyak.

Ok, demikian tulisan kita hari ini moga menambah khasanah dan dapat memberi sedikit penjelasan berdasarkan opini dan kutipan yang autor sampaikan, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat. 


Cara Mengurus Surat Pindah Nikah (KUA Antar Kecamatan - Provinsi)

Ada beberapa berkas yang perlu dipersiapkan jelang pernikahan, yang paling penting diantaranya adalah KTP, KK dan Pas Foto. Ketiga berkas tersebut akan diminta pihak KUA untuk urusan surat permohonan, keterangan, surat pengantar nikah, pindah nikah dan lain sebagainya.

Syarat untuk mengambil surat rekomendasi pindah nikah:

  • Surat pengantar dari rt/rw
  • Surt pengantar dari kelurahan
  • Fotokopi KTP (kita dan pasangan)
  • Fotokopi KTP orang tua
  • Fotokopi KK
  • Pas foto 2x3 dan 3x4 masing-masing 2 lembar
  • Membayar biaya administrasi (kabarnya sekearang dah gratis)


Adapun prosedur untuk membuat surat rekomendasi pindah nikah tersebut adalah sebagai berikut:
Tingkat RT/RW:
Urus surat pengantar ke kelurahan dari RT/RW, dengan menyerahkan Fotokopi KTP dan KK serta mengisi buku tamu.

Tingkat kelurahan

  • Dengan membawa/ menyerahkan surat pengatar RT/RW kita akan mendapatkan formulir:


  1. N1 (surat keterangan untuk nikah)
  2. N2 (surat keterangan asal-usul)
  3. N4 (keterangan tentang orang tua)
  4. Isi semua formulir tersebut


  • Serahkan Fotokopi KTP, KK dan Pasfoto 2x3 + 3x4 warna masing-masing 2 lembar. 
  • Kita akan mendapatkan surat pengantar ke KUA.


Tingkat KUA (kecamatan)

  • Minta pembuatan surat rekomendasi pindah nikah dengan menyerahkan semua berkas yang diserahkan pihak Kelurahan (surat pengantar dan Formulir N1, N2, dan N4)
  • Serahkan Fotokopi KTP (kedua mempelai), KK dan Pasfoto 2x3 dan 3x4 masing-masing 2 lembar. 
  • Bayar biaya administrasi, kalau dulu ane bayarnya sekitar 50 ribuan, entah sekarang mungkin udah gratis kali ya. 
  • Selesai.

Prosedur diatas berlaku bagi kita yang ingin mengurus surat pindah atau numpang nikah beda kecamatan, kabupaten bahkan hingga provinsi. Seingat saya, tidak ada urusan lagi sampai ke capil urusan selesai pada tingkat KUA saja.

Setelah kita mendapatkan surat rekomendasi pindah nikah, selanjutnya tinggal menyerahkan surat tersebut ke KUA tujuan (tempat numpang nikah). Di KUA tujuan akan diminta juga syarat tambahan berupa pas foto, fotokopi KTP, KK, Ijazah, dan akte kelahiran kedua calon mempelai. Itulah car mengurus surat rekomendasi pindah nikah yang harus dilakukan dari tingkat RT hingga ke KUA tujuan. Semoga bermanfaat, lebih kuran kita bahas pada form komentar.