Berikut ini beberapa contoh kumpulan soal dan jawaban yang diambil dari modul Hukum ketenaga kerjaan Universitas Terbuka, kumpulan soal ini kemungkinan akan keluar di soal Ujian Ahir Semester (UAS) UT. Soal hukum ketenagakerjaan ABDI4336 dan jawabannya sebagai berikut.
1) Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hubungan kerja diwarnai oleh berlakunya sistem perbudakan. Ciri-ciri sistem perbudakan adalah kecuali
A. budak mempunyai hak atas kehidupannya
B. budak dİwajİbkan melakşanakan segala perintah kerja yang diberikan pemilik budak
C. pemilik budak adalah satu-satunya pihak yang memiIİki hak unluk mengatur dan memberİ kerja ataş budak yang dimilİkİnya D. budak tidak memiliki batas waktu jam kerja
Jawab: A
2) Punale şankşİ adalah hukuman yang diberİkan kepada pekerja karena menolak melakukan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima. Punale şankşİ şemula dialur dalam .
A. Sibi 1817
B. Stbl 1872 No. 3
C. Sibi 1820 No. 5
D. D. RR 1815 N0. 9
Jawab: B
3) Penghapusan perbudakan diatur dalam .
A. RR 1854
B. stb 1872 No. 3
C. Peraturan 1817
D. D. Peraturan 1825
Jawab: A
Petunjuk:
A. Jika (l) dan (2) benar B. Jika (l) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika(l), dan (3) benar
4) Dilihat dari aspck yuridis, punalc sanksi mcmbcri kedudukan yang tinggi pada para penguşaha dan İni mudah dişalahgunakan karena
(I) posisi kerja buruh yang lemah
(2) kurangnya pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan
(3) terdapatnya sanksi fisik yang keras bila lamban bekerja
Jawab A
5) Tahun 1825 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang membatasi jumlah pcmilik budak dan kewajiban pemilik budak. Adapun peraluran tersebut mengatur .
(l) budak yang telah kawin tidak boleh dipisahkan dari anak dan istrinya
(2) kewajİban unluk memberİ makan, pakaİan dan upah
(3) mengancam dengan pidana jika terjadi penganiayaan terhadap budak
Jawab: D
l) UU Kerja, pertama kali diundangkan dalam
A. UU Nomor 12 Tahun 1948
B. UU 1 Tahun 1951
C. Peraturan Kekuasaan Militer Nomor I Tahun 1951
D. UU 16 Tahun 1951
Jawab: A
2) Ketentuan tentang Panitia Penyelesaian Pertikaian Perburuhan di tingkat pusat dan daerah diatur dalam .
A. UU Nomor 12 Tahun 1948
B. UU Nomor l Tahun 1951
C. Peraturan Kekuasaan Militer Nomor I Tahun 1951
D. UU Darurat Nomor 16 Tahun 1951
Jawab: C
3) Peraturan Astek dikeluarkan berdasar
A. PP Nomor33Tahun 1977
B. UU Nomor 14 Tahun 1969
C. UU Nomor3 Tahun 1992
D. UU Nomor l Tahun 1970
Jawab: A
4) Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur dalam
A. UU Nomorl Tahun 1970
B. UUNomor3 Tahun 1992
C. PP Nomor 33 Tahun 1997
D. UU Nomor21 Tahun2000
Jawab: B
5) Termasuk jaminan tenaga kerja meliputi, kecuali
A. jaminan kecelakaan kerja
B. jaminan kematian
C. jaminan kesejahteraan
D. jaminan hari tua
Jawab: C
l) Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) didirikan pada Tahun .
A. 1919
B. 1946
c. 1957
D. 1989
Jawab: A
2) Indonesia masuk menjadi anggota ILO pada
A. 15 Desember 1947
B. 12 Juli 1950
C. C. 27 Agustus 1967
D. 12 oktober 1971.
Jawab: B
Petunjuk:
A. Jika (1) dan (2) benar B. Jika ( l) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika(l), dan (3) benar
3) Governing Body ILO keanggotaannya berunsurkan Tripartit yang terdiri
(1) pemerintah
(2) pengusaha
(3) pekerja
Jawab: D
4) Tugas kantor pusat ILO menyangkut kegiatan, antara lain .
(1) mempersiapkan dokumen dan laporan untuk bahan sidang
(2) melaksanakan kegiatan penelitian dan pendidikan
(3) merekrut pakar dan memberikan bimbingan untuk program kerja sain teknik
Jawab: D
5) Kantor wilayah ILO berkedudukan di
(1) Addis Ababa, Lima
(2) Bangkok
(3) Geneva dan Kuwait
Jawab: D
l) Konvensi yang diratifikasi pemerintah Belanda dan diterima Oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain kecuali
A. Konvensi Nomor 19
B. Konvensi Nomor 27
C. Konvensi Nomor 29
D. Konvensi Nornor 98
Jawab: D
2) Konvensi Nomor 144 berisi tentang
A. kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi
B. konsultasi tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan standar perburuhan internasional
C. higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor
D. istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor
Jawab: B
3) Dari Tahun 1919 hingga Tahun 1990, ILO telah menetapkan
A. 113 konvensi
B. 171 konvensi
C. 96 konvensi
D. 93 konvensi
Jawab: B
4) Konvensi yang diratifikasi oleh pemerintah RI adalah konvensi tentang, kecuali
A. berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama
B. pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya
C. kerja paksa atau wajib kerja
D. istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor
Jawab: C
Petunjuk:
A. Jika (1) dan (2) benar
B. Jika (l) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika (1), (2), dan (3) benar
5) Kewajiban yang harus dipenuhi menyangkut ratifikasi konvensi, antara
(l) negara anggota yang meratifikasi harus bersedia menerapkan aturanaturan atau ketentuan yang tercantum dalam konvensi
(2) negara anggota berkewajiban menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dari ketentuan konvensi yang telah diratifikasi di negara yang bersangkutan
(3) bersedia menerima ketentuan pengawasan internasional
Jawab: D
Tidak ada komentar:
Posting Komentar